Rumah Kolaborasi Nusantara (Ruko Nusa) menghadiri undangan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung. Ruko Nusa hadir sebagai fasilitator dokumentasi kegiatan Rakorenbanghutda Provinsi Lampung 2023 sebagai fasilitator dokumentasi pada kegiatan Rapat Koordinasi Perencanaan Pembangunan Kehutanan Daerah (Rakorenbanghutda 2023). Kegiatan ini merupakan kegiatan tahunan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Lampung dengan melibatkan para pemangku kepentingan di pihak instansi pemerintahan daerah yang bekerja dikawasan hutan Provinsi Lampung.
Rakorenbanghutda Provinsi Lampung 2023
Dalam Rakorbanghutda Provinsi Lampung 2023 yang dilaksanakan di Hotel Golden Tulip Spring Hill, Bandar Lampung, pada 21 Maret 2023 lalu tersebut, dibuatlah arah kebijakan umum pembangunan kehutanan Provinsi Lampung meliputi 3 prioritas utama yaitu: mempertahankan hutan yang masih bagus, memperbaiki hutan yang sudah rusak dan mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumberdaya hutan untuk kesejahteraan yang dalam implementasinya dibutuhkan peran aktif para pihak (stakeholder) khususnya dalam menjaga agar kondisi hutan tetap bertahan baik.
Selain itu, dalam Rakorbanghutda Provinsi Lampung 2023 juga dibahas :
- Tantangan dan strategi dalam pembangunan kehutanan Provinsi Lampung, yaitu keberadaan sertifikat di dalam kawasan hutan membutuhkan perhatian khusus dan upaya penyelesaiannya, untuk mengantisipasi kebakaran hutan, salah satu upayanya dengan mengaktifkan kembali Masyarakat Peduli Api (MPA), mitigasi interaksi negatif manusia dan satwa liar di Provinsi Lampung dengan cara mengaktifkan fungsi tim koordinasi dan tim satgas penanggulangan konflik antara manusia dan satwa liar di Provinsi Lampung, pemberdayaan masyarakat melalui Perhutanan Sosial menjadi target capaian baik pra persetujuan maupun pasca persetujuan, penanganan perubahan iklim yang lebih holistik melalui pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim dalam upaya menurunkan degradasi kualitas lingkungan hidup dan sumber daya alam serta tingginya kerentanan dan risiko bencana, dan implementasi Inpres 1/2023 tentang Pengarusutamaan Pelestarian Keanekaragaman Hayati Dalam Pembangunan Berkelanjutan maka diperlukan sinergitas dan sinkronisasi perencanaan pengelolaan keanekaragaman hayati di Provinsi Lampung.
- Dalam pembangunan kehutanan kedepan perlu ditingkatkan jumlah dan kapasitas sumber daya manusia (SDM) serta dukungan anggaran, baik yang bersumber dari dana APBN, APBD maupun sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- Terkait data batas kawasan hutan eksisting (luasan hutan, Lahan kritis dan perhutanan sosial) perlu dilakukan sinkronisasi antara Dinas Kehutanan dan pihak-pihak terkait.
- Pengembangan pengelolaan wisata hutan perlu dukungan semua pihak.
- Perlu dilakukan inventarisasi dan monitoring keanekaragaman hayati di seluruh KPH lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Lampung.
